TPS Cemani Overload, Warga Geruduk DPU

dok.joglosemar.co, SUKOHARJO—Belasan warga Desa Cemani, Kecamatan Grogol, menggeruduk Kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sukoharjo, Senin (16/5). Mereka meminta DPU membangun tiga Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) di wilayah tersebut. Mengingat, satu TPS yang ada saat ini sudah terlalu overload.

Perwakilan warga, Sumarto mengatakan, satu TPS sudah tidak mampu menampung sampah di permukiman padat penduduk tersebut. Selain itu, TPS itu berada dekat dengan pasar dan merusak pandangan. Sementara satu TPS lainnya ditutup dengan berbagai pertimbangan.

Seperti terletak di ruang fasilitas publik dan pusat keramaian. “Warga ke sini (DPU) karena respons DPU lambat. Warga minta segera dibuatkan tiga TPS,” ujar Sumarto.

Dia menambahkan, selama proses pembangunan TPS nanti, DPU juga menambah armada pengangkut sampah. Warga juga meminta, jadwal pengangkutan sampah ditambah agar sampah tidak terlalu lama menumpuk. Mengingat, kata dia, penduduk desa Cemani lebih padat di banding wilayah lain.

“Warga minta pengelola sampah lebih responsif. Warga berharap Desa Cemani selalu bersih dari tumpukan sampah. Kalau pagi sampah menumpuk, sore hari sudah harus bersih,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan DPU Sukoharjo, Sartono yang menemui warga menjelaskan, penyediaan armada truk pengangkut sampah disesuaikan dengan kondisi. Menurutnya, pengangkutan sampah di Desa Cemani sudah dijadwalkan.

“Di Cemani setiap Senin, Selasa dan Kamis ada tiga aramda truk pengambil sampah. Hari Rabu ada dua armada dan hari Jumat dan Sabtu masing-masing satu armada,” jelasnya.

Sartono menegaskan, pihaknya akan berusaha memenuhi permintaan warga. Dia berkomitmen akan mengangkut sampah di Desa Cemani setiap hari. “DPU berusaha memenuhi tuntutan warga (Cemani),” tandasnya

Read More

Jalur Lingkar Soloraya Terintegrasi Jalur Lingkar Barat Sukoharjo

INFRASTRUKTUR JALAN SOLO RAYA

Jalur Lingkar Soloraya Terintegrasi Jalur Lingkar Barat Sukoharjo

Solopos.com, SUKOHARJO–Pembangunan jalur lingkar Soloraya bakal terintegrasi dengan jalur lingkar barat di Sukoharjo. Saat ini, Pemkab Sukoharjo masih menunggu penandatanganan perjanjian kerja sama (MoU) dengan Pemprov Jateng dan pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Prasarana dan Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sukoharjo, Agus Purwantoro, kepada Solopos.com, Jumat (8/4/2016). Menurut dia, jalur lingkar Soloraya bakal melintasi beberapa daerah di Soloraya termasuk Sukoharjo. Jalur itu melintasi Gatak-Baki-Grogol-Mojolaban dan berakhir di wilayah Kabupaten Karanganyar. Sementara konsep pembangunan jalur lingkar barat di Sukoharjo mulai dari Desa Ngepuh, Kecamatan Nguter-Sukoharjo-Grogol-Baki-Gatak.

“Jalur lingkar Soloraya bakal terintegrasi dengan jalur lingkar barat di Sukoharjo. Uji kelayakan atau feasibility study (FS) tengah dikerjakan pada 2016,” kata dia, Jumat.

Proyek jalur lingkar Soloraya dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PU dan PR). Kemungkinan jalur lingkar Soloraya juga melewati Kabupaten Boyolali. Lantaran melewati beberapa daerah di Soloraya maka diperlukan komitmen dan pembagian tugas dan kewenangan selama pengerjaan proyek tersebut.

Komitmen serta pembagian tugas tertuang dalam MoU yang ditandatangani pemeintah pusat, Pemprov Jateng dan pemerintah daerah di Soloraya. “Tak mungkin kami sendirian mengeksekusi pembebasan lahan karena proyek ini melibatkan daerah lain di Soloraya. Nah, pemerintah pusat, Pemrpov Jateng maupun Pemkab Sukoharjo tertuang dalam Mou. Kami masih menunggu undangan dari pemerintah pusat,” ujar dia.

Terintegrasinya jalur lingkar Soloraya dengan jalur lingkar barat di Sukoharjo menjadi solusi jangka panjang untuk pengembangan wilayah Soloraya. Selain mengurai kemacetan arus lalu lintas, integrasi jalur lingkar Soloraya dengan jalur lingkar barat di Sukoharjo berdampak mendongkrak tingkat perekonomian masyarakat.

Dampak negatifnya, lahan pertanian produktif di Kabupaten Jamu bakal berkurang lantaran proyek jalur lingkar Soloraya melewati lahan pertanian. “Memang lahan pertanian produktif bakal terpangkas karena proyek itu [jalur lingkar Soloraya]. Namun, untuk pengembangan wilayah bakal dinikmati tak hanya warga Sukoharjo melainkan daerah lain di Soloraya,” jelas Agus.

Agus menyinggung mengenai pembangunan jalur lingkar barat di Sukoharjo. Saat ini, detail engineering design (DED) pembangunan jalur lingkar barat tengah dibuat Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sukoharjo. Targetnya, pembuatan DED rampung pada 2016 sehingga proyek bisa dikerjakan pada 2017.

Di sisi lain, seorang warga Desa Kepuh, Kecamatan Nguter, Warsino, 38, mengatakan belum mengetahui secara jelas ihwal rencana pembangunan jalur lingkar barat yang melintasi Desa Kepuh. Dia tak mempersoalkan pembangunan jalur lingkar barat karena bermanfaat bagi masyarakat. Namun, ia meminta agar proyek itu tak merugikan pemilik lahan yang terdampak pembangunan jalur lingkar barat. “Belum ada informasi itu [pembangunan jalur lingkar barat]. Kalau memang pembangunan jalur lingkar barat direalisasikan mestinya  disosialisasikan terlebih dahuku kepada masyarakat,” kata dia.

Read More

Baru Rampung, Drainase di Solo Baru Dibongkar Lagi

JATENGPOS.CO.ID, SUKOHARJO – Drainase yang berada di ujung timur Jalan Ir Soekarno Solo Baru, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, dibongkar kembali. Drainase sepanjang 50 meter tersebut diketahui ambrol, padahal baru saja rampung digarap. Proyek drainase tersebut masuk dalam rangkaian proyek penataan Solo Baru tahap II senilai Rp 8,5 miliar, akhir tahun lalu.

“Kami yang memerintahkan pembongkaran saluran diujung Jalan Soekarno. Pembongkaran tersebut harus segera dilaksanakan karena merupakan salah satu titik drainase yang menghubungkan hilir dengan Bengawan Solo,” kata Hufroni, Kepala DPU.

Saluran tersebut ambles setelah diterjang air deras selama musim hujan kali ini. Agar tak mebahayakan warga dan drainase di bagian hulu tidak terganggu, lanjut dia, harus diperbaiki.

Menurut Hufroni, tim lapangan juga melakukan pengecekan terhadap drainase yang ditata di Pos Polisi Grogol hingga Jembatan Bacem. Karena jangan sampai, ada drainase lain yang ambles. Namun dari pengecekan, hanya 50 meter yang harus dibongkar kembali. Sementara ratusan meter lainnya, dipastikan tidak ada masalah.

“Kontraktor sudah kami minta bertanggung jawab. Jangan sampai, masalah drainase menjadi runyam. Apalagi saat ini, intensitas hujan masih cukup deras,” terang dia.

Dia menjelaskan, DPU akan meneruskan penataan infrastruktur kawasan pusat bisnis terbesar di Solo Raya itu, tahun ini. Pada tahap I 2014, digelontor Rp 12 miliar. Sementara pada tahap II 2015, Rp 8,5 miliar. Namun untuk tahun ini, pihaknya belum bisa memastikan besaran penataan Solo Baru itu.

“Hanya bagian kecil. Karena penataan sepanjang beberapa Km, sudah dilakukan pada tahap I dan II. Untuk tahun ini, hanya penyempurnaan. Masih dirancang,” tuturnya. (dea/bow)

Read More

Genangan di Jalan Palem Raya Segera Ditangani DPU Sukoharjo

berita.suaramerdeka.com. SUKOHARJO – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sukoharjo berjanji segera mengatasi genangan yang menumpuk di Jalan Palem Raya, Kecamatan Grogol, sehingga menganggu pengendara dan warga. Kepala DPU, Achmad Hufroni menjelaskan, permasalahan di Jalan Palem Raya kawasan Solo Baru itu, karena drainase terbebani dengan limpahan air dari berbagai wilayah.

Di antaranya air dari drainase di Jalan Suwarno Honggopati dan Ir Soekarno. Apalagi air drainase dari arah utara atau Kecamatan Baki, terpaksa dibelokkan ke Jalan Palem Raya. ”Harusnya dibelokkan atau dibuang ke arah barat. Jadinya air di Jalan Palem Raya, membeludak dan terjadilah genangan besar,” katanya, Senin (18/4). Lebih lanjut dikatakan, pihaknya masih melakukan negosiasi terhadap warga terkait pembuatan saluran air baru di Jalan Suwarno Honggopati. Karena nantinya, air dari arah utara, tidak akan dibuang melalui Jalan Palem Raya.

Pasalnya beban drainase di jalan itu, sudah cukup berat. Apalagi drainase di kawasan tersebut, belum dilakukan pelebaran. ”Hanya di Jalan Ir Soekarno yang dilebarkan dua tahun terakhir. Tapi kami segera mengatasi permasalahan genangan itu,” kata dia.

Pembenahan

Warga yang biasanya berjualan di Jalan Palem Raya, Sahid (41), berharap ada pembenahan segera drainase tersebut. Bahkan diperkirakan drainase tersumbat oleh sampah. Mengingat selama ini, sampah selalu memenuhi jalanan usai car free day (CFD) pada setiap minggunya. Meskipun setelah CFD, ada pembersihan oleh petugas. ”Tapi kansisa-sisa masuk di sela-sela saluran. Kami harap ada pembenahan. Pasalnya saat hujan belum lama ini, genangan yang terjadi cukup parah,” ungkapnya.

Untuk diketahui, genangan dari drainase yang membeludak di Jalan Raya Palem sempat merepotkan pengendara beberapa waktu lalu. Karena genangan yang terjadi di sekitar patung Pandawa hingga patung Kuda itu, setinggi 30 cm. Bahkan Camat Grogol, Agustinus Setiyono melaporkan permasalahan di salh satu titik Solo Baru yang perlu ditangani segera. ”Karena tidak mengimbangi lebar drainase di Jalan Ir Soekarno. Warga memang meminta ada pembenahan,” kata dia. (H80-68)

Read More

TPS Liar Ganggu Kenyamanan Pengguna Jalan

Solopos.com, SUKOHARJO – Sejumlah tempat pembuangan sementara (TPS) liar di wilayah Kecamatan Kartasura dikeluhkan warga setempat dan pengguna jalan. Mereka tak tahan dengan bau tak sedap yang berasal dari tumpukan sampah.

Pantauan solopos.com, Selasa (15/5/2015), TPS liar muncul di pinggir ruas jalan yang menghubungkan Jln Slamet Riyadi dan Jl. Ahmad Yani tepatnya di Desa Pabelan, Kartasura. Tumpukan sampah menggunung di pinggir jalan. Saking banyaknya, tumpukan sampah meluber ke bahu jalan. Tak ayal, kondisi ini mengganggu kenyamanan para pengguna kendaraan bermotor dan warga setempat.

Para pengguna jalan yang melewati lokasi TPS harus menutup hidung lantaran bau tak sedap yang ditimbulkan tumpukan sampah. “Saya risih saat melewati lokasi TPS liar karena bau tak sedap di sekitar lokasi TPS liar,” kata seorang pengendara sepeda motor, Iwan Setiawan, 32, warga Kelurahan Ngadirejo, Kartasura, saat ditemui solopos.com, di sekitar lokasi TPS liar, Selasa.

Menurut Iwan, saat terjadi hujan lebat, tumpukan sampah berceceran di bahu jalan. Sampah plastik dan rumah tangga bercampur yang menimbulkan bau tak sedap. Untungnya, lokasi TPS liar itu jauh dari permukiman penduduk. Lokasi TPS ilegal itu berada tak jauh dari lahan pertanian milik warga setempat.

Lantaran muncul bau tak sedap, para pengguna jalan jarang melewati jalan penghubung yang terdapat TPS liar. Mereka memilih melewati jalan lainnya yang menghubungkan Jln Slamet Riyadi dan Jln Ahmad Yani. “Kalau siang masih mending, ada pengendara sepeda motor yang melewati lokasi TPS liar. Nah, kalau malam jarang pengguna jalan yang melewati lokasi TPS liar itu,” ujar dia.

Seorang warga Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Narimo, 38, mengatakan mayoritas pembuang sampah berasal dari luar Desa Pabelan. Biasanya, mereka membuang sampah saat kondisi jalan sepi pada malam hari. Para pembuang sampah mengendarai sepeda motor dan langsung membuang berbagai sampah rumah tangga.

Dia menceritakan tetangga rumahnya pernah memergoki pengendara sepeda motor yang membuang sampah di TPS liar.

Saat itu, pengendara sepeda motor itu langsung memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. “Warga kesulitan mengawasi karena pengendara sepeda motor membuang sampah pada malam hari. Mereka bukan warga sini [Desa Pabelan], saya jamin. TPS liar itu muncul sejak dua tahun terakhir,” papar dia.

Dia meminta instansi terkait agar memasang papan peringatan di sekitar lokasi TPS liar. Sehingga masyarakat mengetahui larangan membuang sampah sembarangan. Masyarakat harus membuang sampah di TPS di sekitar wilayahnya masing-masing.

Di sisi lain, saat dimintai konfirmasi, Kepala UPTD Persampahan DPU Sukoharjo, Sartono, enggan berkomentar ihwal munculnya TPS liar di Kartasura. “Maaf ya saya hanya bawahan, no coment,” kata dia.

Read More

DPU Sukoharjo masih meminta izin dalam pelaksanaan City Walk paket II dan III

Solopos.com, SUKOHARJO–Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sukoharjo menyelesaikan masalah perizinan terlebih dahulu sebelum melaksanakan paket II dan III proyek city walk di saluran irigasi sekunder Dam Colo timur kawasan kota. DPU selaku pengguna anggaran berupaya membereskan urusan administrasi itu secepatnya, agar pekerjaan konstruksi senilai Rp16 miliar itu bisa direalisasikan tahun ini.

Kepala DPU Sukoharjo, Achmad Hufroni, saat ditemui Solopos.com, Jumat (26/2/2016), menyampaikan proyek lanjutan paket I dan IV itu akan dilakukan setelah urusan administrasi rampung. Saat ini pihaknya masih mengurusnya termasuk menyelesaikan perizinan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) selaku pemilik aset saluran irigasi.

Menurut dia pengurusan izin penggunaan aset milik pemerintah pusat pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dahulu harus bolak-balik ke pemerintah pusat, kini cukup mengajukan izin melalui balai atau lembaga perwakilan yang terdapat di daerah.

Selanjutnya balai yang mengurus ke pemerintah pusat. Hanya, dia tidak menjelaskan ketentuan itu diatur dalam regulasi apa.

“Kami menyelesaikan dulu administrasinya. Tahun ini prosedurnya lebih mudah. Kami akan menempuhnya dulu,” kata dia.

Dia membantah memilih menyelesaikan perizinan atas desakan pihak lain yang meminta seluruh administrasi paket II dan III proyek city walk diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah lagi. Seperti diketahui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sukoharjo menyarankan agar pengguna anggaran menyelesaikan administrasi agar proyek paket II dan III tidak menimbulkan masalah seperti paket I dan IV yang dikerjakan pada 2015.

Selain itu, menurut kalangan pengusaha pelaksana kontruksi dalam Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sukoharjo lelang akan menemui banyak kendala apabila proyek belum berizin. Sebab, para pengusaha sudah mengetahui bahwa kegiatan itu belum mengantongi izin. Hal itu membuat pengusaha ragu menawar.

Lelaki yang akrab disapa Hufroni itu berharap izin bisa secepatnya diperoleh agar pekerjaan bisa dilaksanakan tahun ini. Sehingga, anggaran yang sudah disiapkan bisa terserap maksimal. Hal itu sesuai intruksi Presiden Joko Widodo yang menginginkan daerah memaksimalkan penyerapan anggaran agar pembangunan berjalan baik.

“Tapi kami menyelesaikan masalah banjir [akibat luapan air saluran irigasi sekunder Dam Colo timur] dulu. Pembangunan pintu air tambahan di dekat Kantor BPN mendesak dibangun agar pembuangan air di saluran bisa maksimal,” imbuh Hufroni.

Warga Kampung Tanjungsari, Sidorejo, Bendosari, Sukoharjo yang terdampak banjir, Heru, mengatakan konstruksi paket II dan III sebaiknya lebih tinggi dari paket IV sisi paling utara. Hal itu agar air di saluran bisa mengalir optimal saat debitnya banyak.

Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket II dan III proyek city walk, Sarwidi, belum mengetahui konstruksi bangunan akan lebih tinggi atau tidak. Dia akan berkoordinasi dengan tim terlebih dahulu.

Paket II dan III dimulai depan Rumah Makan Padang Embun Pagi di Kampung Duabelasan, Jombor, Bendosari, hingga depan Kantor DPC PPP Sukoharjo di Dompilan, Sidorejo, sepanjang kurang lebih 1 km.

Read More

Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2016

Sesuai dengan surat edaran dari BKD Kabupaten Sukoharjo tentang Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2016 maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo telah mengirimkan Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil yang mendapat kenaikan pangkat beserta berkas persyaratannya. Daftar nominatif dapat di DOWNLOAD.

Read More

Alamat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo beralamat di Jl. Rawali No. 8 Sukoharjo

Read More

SEKILAS TENTANG DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUKOHAJO

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo

Read More

SOSIALISASI PENGISIAN LHKASN

Sosialisai Pengisian LHKASN diselenggarakan oleh Subbag Umum dan Kepegawaian DPU Kabupaten Sukoharjo dan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2016 di Aula Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo, dihadiri oleh Sekretaris dan seluruh Pejabat Eselon IV di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum.

Dalam Sosialisasi ini dibahas mengenai Dasar Hukum pelaksanaan LHKASN dan Teknis Cara Pelaporan melalui Aplikasi SIHARKA Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.

Read More