SUKOHARJO MAKMUR

Selamat Datang di Kabupaten Sukoharjo.

Patung Ir. Soekarno

Lokasi - Jl. Ir.Soekarno Solobaru - Pintu Masuk Perbatasan Kabupaten Sukoharjo dengan Kota Surakarta.

Pembangunan Solo Baru

Taman di tengah Jalan Ir. Soekarno yang dibangun untuk memperindah pusat binis Solo Baru.

Pembangunan Jembatan Brangkal Selesai

Jembatan Brangkal yang baru sudah bisa dilewati di Desa Lawu, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo.

Penanganan Sampah

Kegiatan pengolahan sampah di TPA Mojorejo.

Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo

Jl. Rajawali No.8 Sukoharjo Telp. (0271) 593013, Fax. (0271) 593013, Kode Pos : 57513.

Taman Pakujoyo

Salah satu taman rekreasi di Kabupaten Sukoharjo - Lokasi di Kelurahan Gayam Sukoharjo.

HUT Kemerdekaan Republik Indonesia

Upacara Bendera 17 Agustus dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan RI.

Rabu, 22 Juni 2016

TPS Liar Ganggu Kenyamanan Pengguna Jalan

Solopos.com, SUKOHARJO – Sejumlah tempat pembuangan sementara (TPS) liar di wilayah Kecamatan Kartasura dikeluhkan warga setempat dan pengguna jalan. Mereka tak tahan dengan bau tak sedap yang berasal dari tumpukan sampah.
Pantauan solopos.com, Selasa (15/5/2015), TPS liar muncul di pinggir ruas jalan yang menghubungkan Jln Slamet Riyadi dan Jl. Ahmad Yani tepatnya di Desa Pabelan, Kartasura. Tumpukan sampah menggunung di pinggir jalan. Saking banyaknya, tumpukan sampah meluber ke bahu jalan. Tak ayal, kondisi ini mengganggu kenyamanan para pengguna kendaraan bermotor dan warga setempat.
Para pengguna jalan yang melewati lokasi TPS harus menutup hidung lantaran bau tak sedap yang ditimbulkan tumpukan sampah. “Saya risih saat melewati lokasi TPS liar karena bau tak sedap di sekitar lokasi TPS liar,” kata seorang pengendara sepeda motor, Iwan Setiawan, 32, warga Kelurahan Ngadirejo, Kartasura, saat ditemui solopos.com, di sekitar lokasi TPS liar, Selasa.
Menurut Iwan, saat terjadi hujan lebat, tumpukan sampah berceceran di bahu jalan. Sampah plastik dan rumah tangga bercampur yang menimbulkan bau tak sedap. Untungnya, lokasi TPS liar itu jauh dari permukiman penduduk. Lokasi TPS ilegal itu berada tak jauh dari lahan pertanian milik warga setempat.
Lantaran muncul bau tak sedap, para pengguna jalan jarang melewati jalan penghubung yang terdapat TPS liar. Mereka memilih melewati jalan lainnya yang menghubungkan Jln Slamet Riyadi dan Jln Ahmad Yani. “Kalau siang masih mending, ada pengendara sepeda motor yang melewati lokasi TPS liar. Nah, kalau malam jarang pengguna jalan yang melewati lokasi TPS liar itu,” ujar dia.
Seorang warga Desa Pabelan, Kecamatan Kartasura, Narimo, 38, mengatakan mayoritas pembuang sampah berasal dari luar Desa Pabelan. Biasanya, mereka membuang sampah saat kondisi jalan sepi pada malam hari. Para pembuang sampah mengendarai sepeda motor dan langsung membuang berbagai sampah rumah tangga.
Dia menceritakan tetangga rumahnya pernah memergoki pengendara sepeda motor yang membuang sampah di TPS liar.

Saat itu, pengendara sepeda motor itu langsung memacu kendaraannya dengan kecepatan tinggi. “Warga kesulitan mengawasi karena pengendara sepeda motor membuang sampah pada malam hari. Mereka bukan warga sini [Desa Pabelan], saya jamin. TPS liar itu muncul sejak dua tahun terakhir,” papar dia.
Dia meminta instansi terkait agar memasang papan peringatan di sekitar lokasi TPS liar. Sehingga masyarakat mengetahui larangan membuang sampah sembarangan. Masyarakat harus membuang sampah di TPS di sekitar wilayahnya masing-masing.
Di sisi lain, saat dimintai konfirmasi, Kepala UPTD Persampahan DPU Sukoharjo, Sartono, enggan berkomentar ihwal munculnya TPS liar di Kartasura. “Maaf ya saya hanya bawahan, no coment,” kata dia.

DPU Sukoharjo masih meminta izin dalam pelaksanaan City Walk paket II dan III

Solopos.com, SUKOHARJO–Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Sukoharjo menyelesaikan masalah perizinan terlebih dahulu sebelum melaksanakan paket II dan III proyek city walk di saluran irigasi sekunder Dam Colo timur kawasan kota. DPU selaku pengguna anggaran berupaya membereskan urusan administrasi itu secepatnya, agar pekerjaan konstruksi senilai Rp16 miliar itu bisa direalisasikan tahun ini.
Kepala DPU Sukoharjo, Achmad Hufroni, saat ditemui Solopos.com, Jumat (26/2/2016), menyampaikan proyek lanjutan paket I dan IV itu akan dilakukan setelah urusan administrasi rampung. Saat ini pihaknya masih mengurusnya termasuk menyelesaikan perizinan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) selaku pemilik aset saluran irigasi.
Menurut dia pengurusan izin penggunaan aset milik pemerintah pusat pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dahulu harus bolak-balik ke pemerintah pusat, kini cukup mengajukan izin melalui balai atau lembaga perwakilan yang terdapat di daerah.
Selanjutnya balai yang mengurus ke pemerintah pusat. Hanya, dia tidak menjelaskan ketentuan itu diatur dalam regulasi apa.
“Kami menyelesaikan dulu administrasinya. Tahun ini prosedurnya lebih mudah. Kami akan menempuhnya dulu,” kata dia.
Dia membantah memilih menyelesaikan perizinan atas desakan pihak lain yang meminta seluruh administrasi paket II dan III proyek city walk diselesaikan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan masalah lagi. Seperti diketahui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sukoharjo menyarankan agar pengguna anggaran menyelesaikan administrasi agar proyek paket II dan III tidak menimbulkan masalah seperti paket I dan IV yang dikerjakan pada 2015.
Selain itu, menurut kalangan pengusaha pelaksana kontruksi dalam Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Sukoharjo lelang akan menemui banyak kendala apabila proyek belum berizin. Sebab, para pengusaha sudah mengetahui bahwa kegiatan itu belum mengantongi izin. Hal itu membuat pengusaha ragu menawar.
Lelaki yang akrab disapa Hufroni itu berharap izin bisa secepatnya diperoleh agar pekerjaan bisa dilaksanakan tahun ini. Sehingga, anggaran yang sudah disiapkan bisa terserap maksimal. Hal itu sesuai intruksi Presiden Joko Widodo yang menginginkan daerah memaksimalkan penyerapan anggaran agar pembangunan berjalan baik.
“Tapi kami menyelesaikan masalah banjir [akibat luapan air saluran irigasi sekunder Dam Colo timur] dulu. Pembangunan pintu air tambahan di dekat Kantor BPN mendesak dibangun agar pembuangan air di saluran bisa maksimal,” imbuh Hufroni.
Warga Kampung Tanjungsari, Sidorejo, Bendosari, Sukoharjo yang terdampak banjir, Heru, mengatakan konstruksi paket II dan III sebaiknya lebih tinggi dari paket IV sisi paling utara. Hal itu agar air di saluran bisa mengalir optimal saat debitnya banyak.
Terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) paket II dan III proyek city walk, Sarwidi, belum mengetahui konstruksi bangunan akan lebih tinggi atau tidak. Dia akan berkoordinasi dengan tim terlebih dahulu.
Paket II dan III dimulai depan Rumah Makan Padang Embun Pagi di Kampung Duabelasan, Jombor, Bendosari, hingga depan Kantor DPC PPP Sukoharjo di Dompilan, Sidorejo, sepanjang kurang lebih 1 km.

Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2016

Sesuai dengan surat edaran dari BKD Kabupaten Sukoharjo tentang Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2016 maka Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo telah mengirimkan Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil yang mendapat kenaikan pangkat beserta berkas persyaratannya. Daftar nominatif dapat di DOWNLOAD.

Alamat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo beralamat di Jl. Rawali No. 8 Sukoharjo